Warga Rempang peringati satu tahun insiden penggusuran paksa – ‘Kami menolak relokasi sampai mati’

Ratusan masyarakat Melayu Pulau Rempang berbondong-bondong ke Jembatan 4 Barelang, Kampung Tanjung Kertang, Pulau Rempang, Kota Batam, Sabtu, 7 September 2024, guna memperingati satu tahun insiden penggusuran paksa demi pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.

Warga datang beriringan dari Kampung Sembulang Hulu. Saat sampai di lokasi warga langsung berkumpul di ujung Jembatan 4 yang menghubungkan pulau-pulau kecil di Kota Batam dengan Pulau Rempang. Tepat di tempat bentrokan antara warga dan aparat terjadi satu tahun lalu, warga menabur bunga.

Sebagian lain berorasi. "Ini adalah bumi Melayu tanah Rempang, perjuangkan terus saudara. Walaupun tua, aku tidak akan menyerah. Kami orang Melayu, kami tetap maju," kata seorang warga.

Seorang perempuan berseru: "Bangkit melawan atau tertindas."

Salah satu warga Rempang menegaskan, warga Rempang yang hadir dalam peringatan tersebut menolak relokasi. "Kami ingin PSN Rempang Eco City dicabut, ini adalah kampung nenek moyang kami," serunya.

Setelah menabur bungga dan berorasi, warga kemudian memanjatkan doa di Jembatan 4.

Para warga kemudian kembali menuju Kampung Sembulang Hulu. "Acara akan dilanjutkan dengan salat Magrib berjamaah, orasi, hingga nonton bareng film tragedi Rempang," kata Miswadi, salah seorang warga Rempang.

Adakah tindak lanjut dari insiden 7 September 2023?

Sejumlah anggota polisi dan TNI ikut berjaga selama aksi berlangsung. Kepala Polsek Galang, Inspektur Satu Alex Yasral, mengatakan, pihaknya memfasilitasi dan menjaga keamanan.

Alex juga mengomentari terkait pernyataan warga soal adanya tindakan kekerasan dan penembakan gas air mata kepada warga saat bentrok pada 7 September 2023 lalu.

Alex mengatakan, ia menjadi saksi dalam kejadian itu. “Sebelum penembakan gas air mata, kami sudah coba komunikasi dan minta buka blokade jembatan. Tapi masyarakat tetap bertahan, tim terpadu langsung dihujani batu," tuturnya sebagaimana dilaporkan wartawan Yogi Eka Sahputra untuk BBC News Indonesia.

Namun, menurut Direktur LBH-YLBHI Pekanbaru, Andri Alatas, fakta di lapangan memang terjadi penembakan gas air mata ke sekolah sehingga belasan orang menjadi korban.

"Sejak awal kami minta presiden dan kapolri harus mengusut tindakan aparat yang berlebihan itu, tindakan aparat yang melanggar hukum tidak bisa dimaklumi," kata Andri yang juga tergabung dalam Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang.

Beberapa hari yang lalu, Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny Jozua Mamoto mengunjungi Mapolda Kepri.

Benny mengatakan, pertemuan dengan jajaran Polda Kepri juga membicarakan Rempang dan mendapatkan perkembangan Rempang terkini. “Tadi pesan kami bagaimana caranya, supaya bisa ditangani dengan baik, lintas institusi, bukan hanya Polri,” kata Benny.

Soal dugaan pelanggaran HAM dalam aksi pengusuran paksa warga di Jembatan 4 Barelang, Benny mengaku menanyakan hal tersebut kepada Polda Kepri.

“Tadi kami tanyakan, adakah yang dilakukan pemeriksaan [terkait bentrok 7 September]. Memang dilakukan [pemeriksaan]. Dari evaluasi mereka [polisi] tidak dikenakan sanksi etik,” kata Benny.

Namun, Benny meminta Polri berada di tengah saat menangani persoalan Rempang. Persoalan Rempang, menurutnya, bukanlan urusan Polri.

“Kalau menurut kami ranah Rempang bukan Polri. Polri hanya menjaga. Oleh sebab itu, kita berharap intansi terkait menangani dengan serius bersama tim sehingga masyarakat merasa dilayani dan sesuai harapan masyarakat,” kata Benny.

Anggota Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang, Boy Even Sembiring, mengatakan, tragedi penggusuran paksa pada 2023 lalu harus dimaknai pemerintah sebagai sebuah refleksi.

Ia menilai tidak ada komitmen serius negara untuk meminta maaf atas insiden 7 September 2023 di Jembatan 4 Pulau Rempang.

Peringatan satu tahun insiden Rempang juga dilakukan dengan acara ziarah ke makam tua di Lubuk Lanjut, Pasir Panjang, Pulau Rempang, Jumat (06/09). Warga setempat berdoa agar kampung yang menjadi pancang marwah tidak digusur.

Di sisi lain, pemerintah berkukuh tetap melanjutkan PSN demi masuknya investor asing.

Ziarah leluhur

Satu per satu warga menyiram makam-makam tua yang terdapat di Lubuk Lanjut, Kampung Pasir Panjang, Pulau Rempang, Jumat, 6 September 2024.

Makam tua itu ditandai dengan adanya batu nisan di bagian kepala dan kaki kuburan.

Makam tersebar tidak beraturan, bahkan terdapat di bawah akar pohon are yang besar dan menjulang tinggi. Pohon ini diyakini sudah tumbuh ratusan tahun, lingkaran batangnya sekitar tiga kali pelukan orang dewasa.

“Ini menandakan makam nenek moyang kami ini sudah ada bahkan sebelum pohon besar ini ada,” kata Muhammad Sani, 64 tahun, salah seorang tetua Pulau Rempang kepada wartawan Yogi Eka Saputra yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Jumat (06/09).

Selain mendoakan leluhur, ziarah ke makam tua merupakan upaya warga untuk menunjukkan bahwa pulau yang mereka tinggal bukanlah pulau kosong.

Sani menceritakan kampung tua ini membuktikan warga sudah tinggal delapan keturunan di kawasan tersebut.

“Inilah Rempang benteng kerajaan Riau Lingga,” tegasnya.

Dia kemudian memimpin doa bersama warga yang turut berziarah. Doa berlangsung khidmat di antara makam dan di bawah rindangnya pohon tua dan pohon-pohon lain di sekelilingnya.

“Mari kita berdoa, agar orang-orang tidak menggusur kampung kite, kepada arwah datuk nenek moyang kita, kabulkanlah semua hajat doa kite ini,” kata Sani memimpin doa.

Sambil menadah tangan, isak tangis beberapa warga tak terbendung kala Sani merapal doa. Tidak hanya tetua, beberapa anak-anak juga larut dalam doa.

Sani bilang makam tua seperti di Lubuk Lanjut tidak hanya satu di Pulau Rempang, tetapi terdapat di beberapa tempat seperti di Gobah dan Sembulang Tanjung.

Makam ini adalah pancang marwah masyarakat Melayu di Rempang, kata Sani.

“Kalau disebutkan pepatah melayu, berpancang amanah, bersauh marwah, inilah [makam nenek moyang] pancang kita, jadi kita anak cucu wajib menjaga,” kata Sani.