Prabowo janji hapus outsourcing, realistis atau sekadar ucapan manis?

Di hadapan ribuan buruh pada aksi May Day 2025 di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan menghapus sistem alih daya atau outsourcing. Sejumlah ekonom dan serikat buruh menyebut wacana itu harus dibarengi dengan konsistensi kebijakan. Namun mengapa ada yang ragu praktik alih daya benar-benar bisa dilenyapkan?

Penghapusan outsourcing adalah satu dari beberapa janji Prabowo, menyusul masukan dari pimpinan sejumlah konfederasi buruh.

Prabowo membuat klaim akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan meminta mereka untuk melakukan kajian atas tuntutan penghapusan outsourcing.

"Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa, tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing," kata Prabowo.

Namun, Prabowo juga menekankan pentingnya sikap realistis dari para buruh dan menyebut investasi yang minim akan berdampak pada kurangnya lapangan pekerjaan.

"Harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor-investor. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja," ujarnya.

Satu hari setelah Prabowo menyebut janji itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli bilang bahwa pernyataan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam penyusunan peraturan menteri tentang outsourcing.

Yassierli berkata, lembaganya sedang mengkaji pembuatan undang-undang ketenagakerjaan baru. Dia menyebut kajian itu sejalan perintah Prabowo, sekaligus putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Nomor 2023 terkait UU 6/2023 tentang Cipta Kerja.

Beberapa pengamat ekonomi yang diwawancarai BBC News Indonesia menilai janji Prabowo mesti dibarengi dengan konsistensi kebijakan dan komitmen legislatif.

"Jika sistem outsourcing tidak direvisi secara menyeluruh, maka cita-cita peningkatan kesejahteraan buruh hanya akan menjadi jargon kosong tanpa implementasi nyata," ujar Achmad Nur Hidayat, ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta.

Pakar ekonomi dari Institut Pertanian Bogor, Didin Damanhuri, menyebut pidato Prabowo pada May Day 2025 harus dilanjutkan dengan revisi UU Ketenagakerjaan.

"Karakter pidato Prabowo yang menyenangkan publik itu janganlah berhenti di pidato," tutur Didin.

Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia, Jumisih, mendukung wacana penghapusan outsourcing. Dia bersedia berdialog dengan pemerintah untuk bersama-sama mencari solusi.

Namun Ketua Umum Serikat Pekerja Kampus, Dhiya Al-Uyun, "tidak berharap banyak" dari janji Prabowo.

"Saya tidak yakin Prabowo akan melakukan janjinya untuk menarik outsourcing ini karena orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang yang selama ini mendukung UU Cipta Kerja," ujarnya.

"Apakah kemudian Prabowo siap untuk pasang badan"Paulina bercerita, Pulau Manuran yang terletak dekat dengan kampungnya Kabare kini sebagian telah gundul oleh tambang. Bukan hanya itu, terumbu karang dan ikan yang berada di sekitar pulau pun tercemar limbah dari tambang. " loading="lazy" width="1920" height="1080" style="aspect-ratio:1920 / 1080" class="bbc-139onq"/>