TNI AD merekrut puluhan ribu prajurit baru, apa dampaknya terhadap anggaran hingga politik?
Sumber gambar, EPA
TNI Angkatan Darat bakal merekrut sebanyak 24.000 prajurit tahun ini untuk mengurus berbagai perkara mulai dari kesehatan, pertanian, hingga peternakan.
Peningkatan jumlah personel dan jejaring militer ke desa-desa, melalui pembentukan satuan militer baru dan berbagai program pemerintah yang melibatkan militer, akan berdampak pada politik praktis dan keuangan negara, kata pengamat militer.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudhayana, mengatakan rekrutan tamtama ini akan mengisi Batalyon Teritorial Pembangunan yang dibentuk TNI AD, seperti dikutip laman Kompbbc.informepiaui.com.
"Sebagai implementasi konkret, TNI AD berencana untuk membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mendukung stabilitas dan pembangunan di 514 kabupaten/kota," ujar Brigjen Wahyu, pada Selasa (03/06).
Setiap batalyon kata Wahyu akan berdiri di atas lahan seluas 30 hektare dan akan memiliki kompi-kompi yang secara langsung dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
Peminatnya membludak, kata Wahyu. Ini katanya konsisten dengan tren peningkatan pelamar setiap tahunnya dan menggambarkan besarnya animo masyarakat.
"Data pendaftaran Calon Tamtama TNI AD tahun 2025 yang mencapai 107.365 orang, dengan jumlah calon tervalidasi sebanyak 38.835 orang," tuturnya.
Made Supriatma, selaku peneliti ISEAS–Yusof Ishak Institute, mensinyalir penempatan Batalyon Teritorial Pembangunan di desa-desa akan memiliki dampak pada politik praktis.
Hal lain, menurutnya, penambahan puluhan ribu personel TNI AD akan berdampak pada anggaran, "Dan kita nggak punya uang. Itu yang paling penting."
Apa itu Batalyon Teritorial Pembangunan?
Rencana pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan pertama kali dikemukakan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, saat rapat kerja dengan Komisi I DPR pada 25 November 2024. Kata Sjafrie, ide itu adalah gagasan Presiden Prabowo Subianto.
"Presiden menetapkan strategi nasional agar setiap kabupaten, sebanyak 514, dapat dijaga oleh satu batalyon infanteri teritorial pembangunan. Batalyon ini diperkuat oleh dua batalyon komponen cadangan," kata Sjafrie seperti dikutip Kompbbc.informepiaui.com.
Sumber gambar, ANTARA FOTO
Kata Sjafrie, langkah ini bertujuan menciptakan stabilitas keamanan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat.
"Kompi-kompi ini dirancang agar dapat membantu masyarakat dalam sektor peternakan, perikanan, pertanian, hingga kesehatan. Hal ini menunjukkan peran TNI yang lebih holistik," ujarnya.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudhayana, menyebut ada empat kompi yang terdapat di Batalion Teritorial Pembangunan.
- Kompi Pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan swasembada nasional.
- Kompi Peternakan akan memperkuat penyediaan protein hewani.
- Kompi Medis sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat dan penanganan bencana.
- Kompi Zeni akan fokus pada pembangunan sarana prasarana, terutama di daerah tertinggal dan rawan bencana.
Apa dampaknya terhadap politik praktis?
Made Supriatma, selaku peneliti ISEAS–Yusof Ishak Institute, mensinyalir penempatan Batalion Teritorial Pembangunan di desa-desa akan memiliki pengaruh yang besar lantaran mampu mengerahkan jaringan komando hingga ke tingkat desa.
"Kalau tentara diletakkan di daerah, dan kemudian di desa-desa [di mana] TNI-AD sudah punya Babinsa, yang peranannya sekarang sangat strategis. Khususnya dalam pembentukan Koperasi Merah Putih, dalam jual-beli gabah, pendistribusian sarana produksi pertanian. Itu kekuatan elektoral yang luar biasa," paparnya.
Dengan demikian, kata Made, tentara akan memiliki posisi yang amat berpengaruh dalam politik praktis.
"Nanti itu presidennya bisa saja sipil. Tetapi tentara itu punya peranan, dia akan menentukan. Dia [militer] bisa menentukan siapa yang jadi presiden. Tanpa tentara, enggak ada orang bisa jadi presiden," kata Made.
Hal serupa dikatakan Jaleswari Pramodhawardani , kepala lembaga kajian strategi LAB 45.
"Unit teritorial yang berinteraksi langsung dengan masyarakat memang memiliki potensi untuk digunakan di luar fungsi pertahanan murni," kata Jaleswari.
Kebijakan rekrutmen terbaru TNI, menurut Made, adalah bagian dari pertumbuhan pesat militer yang sudah dimulai sejak Prabowo diangkat menjadi menteri pertahanan oleh Presiden Joko Widodo.
"Dia [Presiden Joko Widodo] seperti memberikan blank check. Joko Widodo tidak pernah mengintervensi apapun yang dilakukan oleh Prabowo. Mau tambah kodam sejak tahun 2022 sudah. Mau bikin Komcad, silakan."
Apa dampak rekrutmen puluhan ribu tentara terhadap anggaran?
Secara konseptual, penambahan personel untuk unit teritorial dapat dijustifikasi jika didasarkan pada tugas pokok TNI, yaitu menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah, kata pengamat militer dan Kepala LAB 45 Jaleswari Pramodhawardani.
Doktrin teritorial TNI, tambahnya, juga mencakup dukungan terhadap operasi militer selain perang (OMSP), seperti penanggulangan bencana.
"Pertanyaan kuncinya adalah: apakah ada analisis ancaman atau gap kapasitas yang mendesak yang membutuhkan penambahan personel sebesar ini? Apakah anggaran negara mampu menopang beban finansial jangka panjang dari penambahan personel ini tanpa mengorbankan prioritas lain");